Hatta, Buku dan Demokrasi

 Abstract

Esai ini hendak mengupas sosok Hatta dengan menggunakan Trisula Weda sebagai pisau analisa dan alat ukur sosok teladan bangsa. Trisula Weda dipilih sebagai alat ukur mengingat keberadaannya dalam budaya nusantara, khususnya kalangan rakyat, begitu sentral dalam figure satria piningit. Seperti yang kita ketahui, satria piningit adalah keyakinan, harapan, dan pandangan rakyat akan pimpinan ideal menurut mereka. Trisula Weda bermakna pengetahuan akan tiga hal yakni : kebenaran, kebijaksanaan, dan keadilan. Dari pengujian tiga hal tersebut, maka lahirlah dua hal yang patut diteladani dari Hatta yakni perihal semangat ilmu pengetahuan dan demokrasi.

Kata kunci : Keteladanan, Buku, Ilmu Pengetahuan, Trisula Weda, Satria Piningit.

Keteladanan dan Kekuasaan

Teladan, sebetulnya, adalah cara terbaik untuk berkuasa sebab teladan memberi reputasi baik, sedangkan reputasi adalah landasan kekukasaan. Ia harus dijaga mati-matian.

Lalu mengapa teladan begitu sulit dilkakukan di bangsa ini? Saya menduga hal itu disebabkan oleh persepsi cara berpolitik, berkuasa, yang keliru. Sayangnya, justru dibudidayakan. Kekeliruan ini sebetulnya berakibat pada kerugian politisi itu sendiri.

Ada persepsi umum yang mengatakan bahwa politik, berkuasa, itu tak bisa terhindar dari praktik amoral. Akhirnya, dunia politik pun dikenal dunia kotor. Citra politisi tak jauh beda. Mereka adalah pelaku hal-hal kotor. Politisi dipandang dengan penuh curiga dan sulit dipercaya. Menganggap mereka sebagai teladan akhirnya menjadi hal yang aneh. Dari sudut pelaku politik, mereka juga diam-diam mewajari hal itu.

Bukankah itu tragis? Jika mereka yang memegang kepemimpinan negara justru dicurigai, bahkan dibenci rakyatnya sendiri. Situasi politik seperti demikian sangat tak dianjurkan oleh Niccolo Machiavelli, “guru pemikiran” para diktator dunia.

Dalam buku Il Princile (Sang Pangeran) (Narasi, Yogyakarta : 2008), Machiavelli menyarankan seorang pangeran harus selalu dekat dengan rakyat, memperjuangkan kepentingan mereka. Berkawan dengan rakyat adalah cara yang paling efektif menyelamatkan nyawa dan karier seorang politisi. Mengapa?

Machiavelli mengatakan bahwa watak alami para bangsawan, kaum elit, adalah menindas, selalu mengincar kekuasaan. Sedangkan watak alami rakyat adalah menghindari penindasan. Jika seorang pangeran bersahabat dengan sesama penindas akan sangat beresiko dikhianati, ditikam dari belakang. Sebab kekuasaan adalah harga mati untuk kaum elit. Maka tak heran jika Voltaire memohon “Ya Tuhan, lindungi aku dari teman-temanku sebab aku bisa melindungi diri dari musuh-musuhku.”

Peribahasa “tak ada teman abadi dalam politik” hanya berlaku jika mereka berteman antar sesama kaum elit, bukan rakyat. Melanggar peribahasa itu akan berakibat fatal, sebagaimana yang dijelaskan dengan lengkap oleh Robert Greene dalam hukum kekuasaan nomor dua : “jangan pernah terlalu mempercayai teman, tetapi pelajarilah cara memanfaatkan musuh,” (48 Hukum Kekuasaan, Karisma Publishing Group, Jakarta : 2007).

Hal ini berbeda jika seorang pangeran bersahabat dengan rakyat. Kepentingan kekuasaan pangeran akan terjaga sebab watak rakyat tak terlalu termotivasi untuk berkuasa. Kepentingan mereka hanya menghindari penindasan. Selain itu, jumlah rakyat yang lebih banyak dari kaum elit akan memberi kekuatan politik besar untuk sang pangeran. Kaum elit yang menjadi lawan politik sang pangeran tak akan berani menggulingkannya. Kekuatan rakyat membuat kaum elit takut.

Metode politik kerakyatan terbukti efektif. Coba lihat saja gaya politik Soekarno. Dengan gaya politik kerakyatan, Bung Karno memperoleh dukungan besar, sehingga lawan-lawan politiknya pun bisa tunduk. Pada masa revolusi kemerdekaan, kita juga bisa melihat bagaimana kekuatan politik di luar sang Dwi Tunggal, Soekarno Hatta, tak mampu memproklamasikan kemerdekaan sebab, hati rakyat sudah berada di genggaman Soekarno-Hatta. Amuk rakyat selama melawan agresi militer Belanda pun hanya bisa dipadamkan oleh pengaruh dari sang Dwi Tunggal. Para penjajah pun akhirnya juga harus tunduk pada mereka berdua. Anjuran Machiavelli teruji dalam kasus ini.

Gaya politik yang dicontohkan oleh Soekarno-Hatta seharusnya ditiru dengan semangat, secara total oleh para politisi kita. Jika tidak diteladani dengan total, maka yang muncul hanya pencitraan. Pada titik inilah, harga seorang politisi berakhir. Politisi semacam ini bukanlah politisi professional.

Seorang pangeran harus menjadi sosok pemimpin yang sesuai dengan benak, imajinasi, dan harapan rakyat. Itulah rahasia memperoleh kekuasaan mutlak, bahkan tetap berkuasa setelah ia mati. Lantas, seperti apakah citra pemimpin yang diimpikan rakyat?

Pertanyaan ini sudah dijawab oleh kebudayaan kita. Jauh waktu lampau, rakyat Indonesia selalu mengenal konsepsi ratu adil. Bahkan sampai kini, kalbu rakyat masih mencari dan menunggu kedatangannya dengan penuh harap.

Narasi ratu adil, nubuat kebudayaan nusantara kita, adalah alat ukur yang cukup memadai untuk menentukan siapa dan bagaimana pemimpin sejati yang patut diteladani oleh rakyat. Kriteria ini lahir dari kearifan lokal bangsa, layaknya Pancasila yang digali dari bumi kebudayaan nusantara.

Ratu adil digambarkan sebagai sosok yang mampu memimpin bangsa dengan baik, membawa keadilan bagi rakyat. Banyak sekali cerita rakyat, budaya, dan penelitian yang mengulas sosoknya. Ia bersenjatakan Trisula Weda atau pengetahuan mengenai tiga hal yang mencangkup kebenaran, kebijaksanaan, dan keadilan.

Adanya konsep ratu adil tentu membantah persepsi yang ‘mewajari’ bahwa politik adalah kotor. Menghimpun kekuatan politik dengan praktik kotor bukan hanya menghancurkan moral, namun juga berdampak buruk dalam pembangunan kekuasaan itu sendiri.

Dalam budaya Jawa, kekuasaan sangat erat dengan kesucian hati. Ben Anderson, dalam buku Kuasa Kata, (Mata Bangsa : Yogyakarta) mengulas bagaimana tradisi mensucikan diri dalam budaya Jawa bukan bertujuan dan berhenti semata untuk menghapus sifat buruk, perilaku amoral, dan sejenisnya. Tujuan akhir dari mensucikan jiwa adalah untuk menghimpun kekuasaan. Isyarat ini nampak pada alur kisah kesatria dan rasaksa dalam pewayangan.

Sebelum mendapat kesaktian, kesatria umumnya akan melakukan tapa brata guna menghimpun kekuatan. Mereka akan berpantang menurutu hawa napsu, sebagaimana lazimnya bertapa, serta memohon kepada dewa. Dewa pun akan menjawab permintaan mereka. Ketika proses bertapa telah sempurna, mereka pun mendapat kesaktian yang luar biasa sehingga memiliki kuasa untuk memerintah.

Bertapa bukan hanya keistimewaan laku kesatria semata, melainkan juga dilakukan oleh rasaksa. Kenyataan ini cukup membingungkan sebab umumnya rasaksa diidentikkan dengan segala rupa amoral. Sebut saja Rahwana. Ia memiliki kesaktian tiada lawan setelah bertapa dan memohon kepada dewa. Berdasarkan hal ini, maka mensucikan diri adalah syarat mutlak penghimpunan kuasa bagi siapapun, baik kesatria maupun rasaksa. Jika demikian, lantas apa perbedaan kesatria dan rasaksa? Menurut Ben Anderson, perbedaan dari keduanya terletak bagaimana sikap mereka setelah mendapat kekuasaan.

Para kesatria tetap menjaga kekuasaan yang telah diperoleh dengan tetap terus mensucikan diri, berpantang pada napsu. Sedangkan rasaksa setelah berkuasa cenderung sebaliknya, yakni mengumbar hawa napsu, sehingga kekuasaannya pun lenyap. Akibatnya, rasaksa selalu diceritakan kalah, ditumpas kesatria dalam alur cerita pewayangan.

Kisah perwayangan memperlihatkan bahwa kekuasaan, berpolitik, harus selaras dengan kesucian diri, jika ingin berhasil. Sesuai dengan garis kebudayaan kita, maka seharusnya politik kotor adalah kerugian yang harus dihindari oleh para politisi itu sendiri. Para politisi seharusnya memiliki kepekaan tersebut.

Perang tak lagi menggunakan pedang, melainkan melalui hukum dan mimbar-mimbar politik. Politisi adalah pemainnya. Diantara mereka, ada yang menjadi kesatria ada pula yang menjadi rasaksa.

Sayangnya, dunia perwayangan mentakdirkan bahwa jumlah Kurawa lebih banyak dibanding jumlah Pandawa, figur kesatria. Isyarat itu menunjukan bahwa medan politik akan selalu melahirkan banyak sekali rasaksa dan sedikit kesatria. Nah, diantara yang sedikit itu, saya memilih Hatta di dalam esai ini.

Penulis hendak membahas Hatta dengan menggunakan pisau analisa Trisula Weda, sebagai alat ukur sosok teladan. Sebab itu, Hatta akan dilihat dalam tiga hal, yakni pengetahuan tentang kebenaran, tindakan yang bijaksana, serta perilaku yang adil.

Hatta, Pejabat Negara yang Gemar Membaca dan Menulis

Membaca buku adalah cermin kesatria. Buku adalah wadah ilmu pengetahuan. Siapapun yang mereguk pengetahuan tentu akan dekat dengan kebenaran. “Knowledge is Power” Ujar Francis Bacon. Mereka yang dekat denga kebenaran akan selalu terhindar dari kesalahan yang menghancurkan kekuasaan. Namun sayang, banyak pemain politik justru takut pada kebenaran. Mereka jauh dari buku. Mereka malah menjauhi senjata sakti itu.

Politik dewasa ini lebih identik dengan uang daripada dengan buku. Ironis memang. Coba saja periksa perbendaharaan kata dalam dunia politik kita. Sangat jarang sekali kita mendengar kutipan buku keluar dari tuturan pejabat negara kita. Rakyat tak difamiliarkan dengan gagasan-gagasan hebat, minimal dari pemikir bangsanya sendiri, supaya mereka cerdas. Padahal kita tahu, tujuan berdirinya negara adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jika arena politik tidak menjadi ruang pendidikan bagi warga negaranya, maka tujuan negara belum tercapai dalam lapangan ini.

Jika merujuk sejarah, tiadanya buku dalam dunia politik dewasa ini adalah sebuah kemunduran yang sangat fatal. Hampir semua tokoh nasional, baik yang jadi pejabat negara atau tidak, sangat gemar membaca dan menulis. Soekarno, Hatta, Ki Hadjar Dewantara, Kartini, Tan Malaka adalah pembaca buku dan penulis yang hebat.

Dengan membaca buku, para tokoh tersebut memperoleh Inspirasi dan gagasan kritis kemudian yang melandasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan menulis, para tokoh tersebut mampu menyambungkan hati dan pikirannya kepada seluruh rakyat Indonesia. Nasib bangsa pun beranjak menuju terang di bawah kepemimpinan bangsa berdasarkan ilmu pengetahuan.

Kita masih beruntung bisa mengakses riwayat tokoh bangsa yang dekat dengan buku. Setidaknya, kita tak jadi buta batin, hanya tahu bahwa politik adalah dunia kekuasaan dan uang semata. Riwayat mereka membuka pandangan alternatif, bahwa politik itu adalah arena ilmu pengetahuan.

Mereka yang dekat dengan buku akan mampu membawa negara dengan baik. Jika generasi bangsa ingin menjadi politisi yang berhasil, maka mereka harus meneladani riwayat tokoh yang gemar membaca buku. Salah satunya adalah riwayat Bung Hatta.

Sosok Hatta memang dikenal sangat dekat dengan buku. Bahkan saking lekatnya, ada seloroh datang dari teman sejawatnya yang menyebut bahwa Rahmi Rachim hanyalah “istri kedua” Hatta. Sebab “istri pertama” Hatta adalah buku.

Hampir seluruh hidup Hatta bergulat dengan buku. Ia gemar membaca dan mengoleksi buku sejak usia 16 tahun. Kegemaran tersebut terus berlanjut saat Hatta kuliah di Amsterdam. Kamarnya penuh sesak dengan buku. Setelah tamat, ia pun membawa seluruh bukunya sebagai “harta karun” yang diperoleh dari tanah perantauan.

Kegemaran Hatta pada buku tak redup meski ia telah tak berada di lingkungan pendidikan. Bahkan, saat berkeluarga pun Hatta tak memiliki deposito sebab tabungannya sebab telah habis untuk membeli buku. Koleksi buku Hatta mencapai 10 ribu judul hingga saat ia wafat di usia 77 tahun. Seluruh judul itu telah dibaca Hatta sebab, ia bukan tipe orang yang membeli buku namun tak dibaca.

Hatta memang tak bisa berpisah dari buku. Ia pernah berujar “Aku rela di penjara asalkan bersama buku, karena dengan buku aku bebas.” Sebab itu, saat Hatta dibuang oleh pemerintah kolonial ke Boven Digul dan Banda Neira, ia pun membawa semua bukunya berjumlah 16 peti ke tanah pembuangan. Masa pembuangan politik ia gunakan dengan membaca, menulis dan mengajar ke sesama kawan tawanan politik. Pemandangan seperti itu tentu hampir tak dapat dijumpai lagi di penjara koruptor.

Selain itu, aktifitas literasi Hatta tak hanya berhenti pada membaca saja. Setidaknya ada sejumlah 800 karya tulis, meliputi artikel, cermah, pidato, esai, makalah dan lainnya yang telah ia kerjakan sepanjang hidupnya. Hatta juga menyusun buku, diantaranya buku filsafat berjudul Alam Pikiran Yunani yang menjadi mas kawinnya dengan Rahmi Rachim. Bagi Hatta, ilmu pengetahuan lebih berharga daripada harta apapun, sebab itu ia memberi mas kawin istrinya berupa buku.

Hatta juga dikenal gemar memberi buku kepada teman-temannya. Begitu pula sebaliknya, sebagian buku Hatta adalah hasil pemberian dari sahabat dan kenalannya. Berbagi buku semacam itu adalah hal yang sangat positif sekali jika dibandingkan dengan habit politik saat ini. Setidaknya kegemaran Hatta pada buku bisa menghindarkan diri dari gratifikasi, apalagi suap.

Kedekatan Hatta dengan buku bukan romantika belaka. Buku telah memberi Hatta ketajaman pikiran dalam membaca persoalan bangsa secara benar. Kemampuan melihat yang benar inilah yang sangat dibutuhkan dalam diri seorang pejabat negara.

Ketajaman pikiran Hatta bisa dilihat saat ia mengkritisi konsep-konsep Soekarno. Dalam esainya yang berjudul Demokrasi Kita, Hatta mengkritik konsepsi Demokrasi Terpimpin Soekarno. Hatta melihat bahwa bahwa yang terjadi pada praktik konsep politik Soekarno itu bukan demokrasi, melainkan hubungan tirani dan anarki.

Sifat tirani terlihat saat Soekarno memaklumatkan Revolusi Belum Selesai yang berkonsekuensi pada semua susunan pemerintahan hanya bersifat sementara saja. Dengan hal ini, Bung Karno memiliki keleluasaan untuk menyusun pemerintahannya untuk mempercepat gerak menuju cita-cita Indonesia yang adil dan makmur. Hanya saja, dampak yang timbul justru situasi anarki.

Bagi Hatta, tak ada revolusi yang berlangsung terus menerus. Semua revolusi sifatnya sementara saja, mengubah keadaan dengan timbul kekacauan sesaat, kemudian kembali kepada harmoni. Keadaan normal pasca revolusi lalu digunakan untuk membangun apa yang dicita-citakan negara. Contohnya adalah kemerdekaan Indonesia.

Jika revolusi berlangsung terus menerus, maka itu bukan revolusi melainkan anarki. Situasi ini akan merugikan Soekarno itu sendiri. Akhirnya, Bung Karno pun tumbang. Keadaan demikian memliki kemiripan dengan apa yang terjadi pada Revolusi Prancis, dimana keadaan revolusi yang terus menerus selama 11 bulan di bawah pemerintahan darurat rezim teror Robespierre yang menolak membubarkannya. Penolakan itu justru berujung kematiannya. Soekarno pun juga jatuh sebab menolak menghentikan pemerintahan darurat demokrasi terpimpin.

Hatta juga sangat menyadari kebiasaan sahabat perjuangannya itu, Soekarno, yang gemar memandang segala hal dari garis besarnya saja dan menghiraukan hal detail menyangkut pelaksanaan konsepsinya. Sebab itu, menurut Hatta, Soekarno justru seringkali sering mencapai hal yang sebaliknya dari yang dituju.

Ketajaman literasi Hatta juga bisa dilihat saat ia mengulas tema persatuan dan demokrasi yang tak sesuai dengan asas kerakyatan, kaum marhaen. Hatta tak terjebak pada persatuan, nasionalisme semu ala feodal maupun demokrasi kapitalis ala Barat. Ketajaman pada tema ini sangat penting agar kita tak terjebak dalam istilah slogan politik.

Dalam esainya yang cukup terkenal berjudul “Persatuan yang Dicari, Persatean yang Didapat”, Hatta mengajukan pertanyaan, bagaimana bisa persatuan itu terjadi antara orang yang berpunya dan orang yang tak berpunya? Polemik ini terjadi saat Hatta mengkritik Pemufakatan Penghimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI). Saat itu, kaum nasionalis dikenal dan didominasi oleh kaum ningrat, keturunan penguasa feodal sedangkan Hatta bersama Daulat Rakyat memiliki garis politik berbeda, yakni membela kaum marhaen.

Hatta tentu keberatan, jika kaum marhaen harus dipaksa bersatu dengan golongan nasionalis. Tak ada persatuan yang sehat dalam dua asas yang berbeda ditusuk menjadi satu seperti daging sapi, daging kerbau, daging kambing. Sebab, yang terjadi hanya mengulang nasib lama rakyat di bawah kekuasaan raja-raja.  Rakyat hanya akan dijadikan “gajah pengangkut abu” atau kuda gerobak kaum ningrat saja. Ini sama saja dengan persatean.

Pada satu sisi, Hatta juga mengingatkan bahwa demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi barat, melainkan demokrasi rakyat. Dalam esainya berjudul “Menuju Indonesia Merdeka”, Hatta menjelaskan mengapa demokrasi kerakyatan yang harus dipilih, bukan demokrasi barat hasil gagasan Rousseau? Sebab demokrasi barat berasaskan pada individualism. Demokrasi ini memicu revolusi industri dan mencapai puncaknya dengan adanya kapitalisme. Demokrasi barat hanya sebatas pada demokrasi politik, bukan demokrasi ekonomi. Sebab itu, rakyat hanya menjadi buruh, menjual tenaganya pada pemilik modal, tak berdaya. Demokrasi barat tak sama baiknya dengan nasionalis feodal. Keduanya bukanlah demokrasi Indonesia.

Demokrasi, Berpolitik dengan Cara Kerja Ilmu Pengetahuan

Pengaruh buku tak sekadar memberi Hatta ketajaman pikiran dalam membedah konsepsi politik maupun membaca dinamika persoalan bangsa.

Buku juga turut mempengaruhi gaya politik Hatta dalam menerapkan demokrasi. Bisa dikatakan, Hatta memperkenalkan cara kerja ilmu pengetahuan dan cara kerja seorang intelek dalam gelanggang politik. Hal ini memunculkan sikap bijaksana seorang Hatta dalam merespon perkembangan politik.

Hatta mengisi arena politik dengan adu tulisan, konsep, solusi serta program, bukan dengan caci maki, fitnah, hoax dan hasutan. Politik pun tak hanya menjadi dominasi adu kecanggihan tehnik perang urat syaraf semata. Sistem demokrasi pun turut berfungsi menjadi ruang pendidikan langsung bagi warga negara.

Kita bisa membaca esai Hatta yang amat menarik berjudul Dasar Kritik (Penerbit Buku Kompas, Jakarta : 2015). Esai tersebut, menurut saya, memberi jalan bagaimana demokrasi dikelola selaras dengan prinsip ilmu pengetahuan. Terlebih dalam budaya politik saling menjatuhkan seperti saat ini, membaca esai tersebut akan mendewasakan kita dalam berdemokrasi, baik bagi pihak pemerintah maupun oposisi.

Menurut Hatta, kritik yang sehat dan membangun itu ada dua hal. Pertama adalah kritik dasar, kedua kritik berdasarkan pada tindakan dan sikap. Fungsi kritik tersebut untuk menguji kekuatan asas dan membandingkan kebenaran taktik. Manfaatnya, masing-masing interest group akan berlomba-lomba memajukan konsep gagasannya sehingga memajukan negara.

Kritik dasar adalah kritik yang digunakan untuk menguji suatu dasar yang dipilih oleh sebuah organisasi, atau pergerakan. Hal itu dilakukan dengan cara menguji kesahihan dasar suatu organisasi atau partai dengan kenyataan ril politik atau diukur dengan dogma organisasi tersebut.

Misalnya ada partai atau organisasi yang mengaku beragama Islam namun mereka mengubah ajaran Nabi sedemikian rupa untuk mendukung terorisme. Maka timbullah pertanyaan apakah mereka masih dapat dikatakan pemeluk Islam? Di titik ini, seseorang bisa memberikan kritikan yang sehat.

Adapun kritik tentang tindakan dan sikap adalah kritik yang menguji kesesuaian antara sikap dan tindakan dengan dasar organisasi yang dimilikinya. Jika tindakan mereka tak sesuai dengan dasar organisasi, maka disanalah ada tempatnya kritik.

Hatta menegaskan bahwa kritik di luar kritik dasar dan tindakan akan menimbulkan kekacauan, dan memecah belah. Hatta juga mengingatkan bahwa kritik yang memiliki arti adalah kritik yang berdasarkan keikhlasan dan keberanian bertanggungjawab. Siapa yang berani mengkritik perbuatan orang, ia harus berani menjalankan apa yang ia kritik dengan lebih baik. Jika tidak, maka kritik itu bersifat negative, memecah belah. Hatta juga menyebut bahwa kegagalan demokrasi Barat sebab kaum oposisi hanya mau mengkritik saja namun tak sanggup menjalankan program politiknya sendiri.

Persoalan itu bisa kita renungkan dalam episode politik kita. Seringkali, pemerintahan jatuh oleh massa yang tanpa kita sadari, mereka tak mau mengambil resiko memimpin setelah berhasil menggulingkan. Selain itu, sekumpulan massa tanpa organisasi tersebut tentu sulit dimintai pertanggungjawaban saat mereka berhasil menggulingkan pemerintahan yang sah.

Sekumpulan massa yang berorasi, berbekal selebaran singkat dan coretan di spanduk saja sebetulnya sangat sulit dipercayai. Mereka tak seperti Hatta, membangun Perhimpunan Indonesia dan PNI, menulis konsep demokrasi, hingga membangun koperasi. Massa itu tak jelas.

Bisa kita bayangkan, saat pemerintah jatuh oleh massa, maka siapakah yang akan menjalankan negara? Setelah ricuh, rakyat pulang ke rumah masing-masing, para aktivis mahasiswa menjadi salon politik atau pengangguran politik selepas dari kampus. Tinggalah para provokator yang hanya berani bermain di belakang layar, tanpa terawasi, mereka mengeruk keuntungan.

Sejarah telah membuktikan, tak ada perubahan mendasar saat suatu pemerintah dijatuhkan oleh massa. Berbeda jika, misalnya, ia dijatuhkan oleh organisasi yang kuat dan berintegritas, maka organisasi tersebut akan terdorong dan bertanggungjawab memberikan pemerintahan yang lebih baik.

Contoh lain perihal hadirnya semangat ilmu pengetahuan dalam berpolitik adalah perseteruan Hatta dengan Soekarno. Seperti yang kita ketahui, Soekarno dan Hatta telah berseteru hebat perihal bentuk dan susunan pemerintahan yang efisian. Puncaknya adalah mundurnya Bung Hatta sebagai wakil presiden saat mendampingi Soekarno.

Jika kita membaca Demokrasi Kita, kita akan menemukan bahwa maksud pengunduran diri Hatta dari jabatan wakil presiden bukanlah persoalan sakit hati sebab politik, melainkan memiliki alasan keilmuan. Motif ini sungguh hebat.

Hatta mengaku ingin memberikan fair chance dalam waktu yang layak kepada Presiden Soekarno untuk mengalami sendiri, apakah sistem, gagasan politiknya itu akan memperoleh kesuksesan atau kegagalan. Melalui fair chance, Hatta menghendaki adanya ukuran yang objektif dalam menentukan berhasil atau tidaknya konsepsi politik Soekarno. Sikap ini diambil oleh Hatta sejak ia gagal berunding dengan Soekarno.

Hatta sama sekali tak meragukan kecintaan Soekarno pada tanah airnya, yang ingin melihat Indonesia adil dan makmur selekas-lekasnya, namun sebab tabiat Soekarno yang gemar memandang segala hal dari garis besarnya saja, menghiraukan hal yang detail namun menentukan, justru menjauhkan Soekarno dari apa yang ia cita-citakan sendiri. Hatta pun juga menyadari tindakan Soekarno yang melanggar konstitusi bukan merupakan kesalahannya sendiri, melainkan juga disebabkan oleh partai politik yang memiliki semangat ultra-demokratis dan berujung anarki.

Di akhir hayat Bung Karno, Hatta menemuinya. Mereka berdua saling berpelukan, berderai air mata sebagai seorang sahabat. Jika menengok motif Hatta yang lebih bersifat kelimuan, maka tak heran jika mereka sebetulnya tak menaruh dendam. Tak ada riwayat kutukan empu Gandring di antara mereka sebab bukan kekuasaan dan harta yang mereka perebutkan dalam politik. Cerita ini tentu berbeda jika motif harta dan tahta yang melandasi perilaku politik seseorang. Maka yang terjadi adalah mata rantai dendam, sebagaimana yang terjadi dalam riwayat raja-raja.

Buku dan Hatta yang Sahaja

Kegemaran Hatta terhadap buku tak hanya berdampak pada ketajaman pikiran, melainkan juga ketahanan moral. Sebab menganggap ilmu pengetahuan sebagai harta paling berharga, Hatta pun tak tegoda pada jalan pintas menuju kesenangan materil. Kehidupan Hatta dijalani dengan penuh kesahajaan. Ia berlaku adil kepada dirinya sendiri, seperti yang termuat dalam beberapa kesaksian yang didokumentasikan dalam buku buku yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Orange Juice for Integrity (Jakarta : 2014). Integritas Hatta teruji dari sikapnya terhadap penggunaan uang negara.

Dalam buku itu disebut bahwa Mahar Mardjono, mantan rector Universitas Indonesia yang juga sebagai dokter, berkisah kala mendampingi Bung Hatta berobat ke luar negeri pada tahun 1970-an.

Saat itu, Hatta singgah di Bangkok dalam perjalanan pulang ke Jakarta, seusai berobat. Hatta menanyakan kepada pak Wangsa, sekertarisnya, jumlah uang sisa yang diberikan pemerintah kepada Hatta untuk berobat. Ternyata, sebagian uang masih utuh sebab ongkos perobatan tak sebesar dari dugaan. Segera saat itu juga, Hatta memerintahkan untuk mengembalikan sisa uang kepada pemerintah via Kedubes RI di Bangkok.

Hal serupa juga dilakukan oleh Bung Hatta sesaat lengser dari posisinya sebagai wakil presiden. Saat itu, sekretaris cabinet Maria Ulfah menyodorkan uang Rp.6 juta yang merupakan sisa dana nonjubeter untuk keperluan operasional dirinya selama menjabat wakil presiden. Namun Hatta menolaknya. Bung Hatta mengembalikan uang itu kepada negara.

Ketika ditanya mengapa Bung Hatta melakukan itu? Hatta menjawab bahwa ia teringat kepada pepatah Jerman berbunyi Der Mensch Ist, war es iszt yang berarti sikap manusia sepadan dengan caranya mendapat makan. Hatta berpantang menyerah pada napsu. Semangat ini adalah laku kesatria yakni tetap mempertahankan kekuasaannya dengan cara menjaga kesucian jiwanya.

Di balik sikap mulianya itu, Hatta juga seorang manusia biasa. Ia pernah ingin punya sepatu Bally, sebuah sepatu dengan mutu tinggi pada tahun 1950-an. Harganya tentu sangat mahal. Bahkan saking ingin memilikinya, Hatta pun menyimpan potongan iklan yang memuat alamat penjualan sepatu itu. Untuk mendapatkan sepatu tersebut, Hatta berusaha menabung. Namun kasihan, uang tabungannya tak pernah sampai cukup untuk membelinya, senan selalu terambil untuk keperluan rumah tangga, membantu kerabat dan handai taulan yang meminta pertolongan.

Epilog : Mengapa Keteladanan Dibutuhkan?

Beberapa minggu yang lalu, secara tak sengaja, saya melihat unggahan sebuah video di akun instagram Lambe Turah yang merekam seorang pencuri berjilbab sedang diinterogasi oleh pemilik toko makanan. Dalam video itu, nampak dari balik hijabnya, terdapat banyak sekali makanan curian yang ia sembunyikan di dalam hijab.

Hal yang menarik pikiran saya bukan pencuri tersebut, melainkan respon netizen di kolom komentar yang beragam. Ada yang menyayangkan akhlak perempuan tersebut tak sesuai pakaian yang dikenakan. Ada pula yang membela bukan jilbabnya yang salah, melainkan orangnya. Komentar itu seolah hendak menegaskan bahwa perbuatan tak pantas itu hanyalah kelakuan oknum, bukan ajarannya. Jilbab hanya dipakai sebagai kedok semata untuk memuluskan aksi pencurian, bukan berfungsi sebagaimana mustinya.

Video dan respon itu sangat menarik. Jika dicermati, respon netizen tersebut merupakan cermin atau sampel yang cukup untuk menggambarkan efek timbal balik antara sebuah nilai dan pemeluknya.

Nasib suatu nilai, entah itu agama, falsafah atau budaya lokal, memiliki kaitan erat dengan perilaku pemeluknya. Ketika seorang pemeluk mulai bertindak bertentangan dengan sebuah ajaran luhur yang diyakininya, maka akan berdampak buruk pada citra dan pengaruh ajaran itu sendiri. Respon paling umum tentu adalah timbulnya rasa keraguan pada ajaran tersebut. Itulah yang saya temukan saat membaca respon netizen tersebut.

Nah, coba kita bayangkan bagaimana jika itu terjadi pada falsafah bangsa? Kita ibaratkan Jilbab adalah Pancasila, wanita muda itu sebagai pejabat negara, sedangkan pencurian sebagai tindakan korupsi. Apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah terciptanya persepsi publik bahwa falsafah bangsa hanya dijadikan kedok semata untuk menguras kekayaan negara. Jika dibiarkan, persepsi ini akan berakibat pada keraguan pada falsafah bangsa itu sendiri. Itulah akibat mengerikan dari lenyapnya sebuah teladan.

Bagi saya, kerugian paling fatal dari perilaku korupsi bukanlah finansial negara, melainkan kerugian ideologis sebab, tindakan tercela tersebut akan membuat falsafah bangsa diragukan oleh rakyatnya sendiri. Rakyat menjadi ragu menaruh hatinya kepada NKRI sebab oknum-oknum yang nir-teladan. Bahayanya, banyak sekali ragam pemikiran maupun ideologi di luar Pancasila yang selalu siap menampung hati-hati yang kecewa ini, memberi harapan dan kepemimpinan.

Kita harus sadari bahwa nasib maupun panjang dan pendeknya umur sebuah falsafah, pemikiran, atau ajaran bergantung pada keteladanan. Coba kita renungkan, sebagai contoh, bagaimana agama-agama besar di dunia, mampu bertahan hingga ratusan tahun? Hal itu tak terlepas oleh keteladanan sang Nabi Muhammad mengajarkan Islam, Isa dengan praktik nyata cinta kasihnya dan Sidharta Gautama dengan praktik mencapai nirwana. Bahkan mereka tak hanya menampilkan keteladanan, melainkan juga menjadi martir atas ajarannya. Sebab keteladanan itu, maka agama-agama besar memperoleh pengikutnya yang setia dan terus berkembang dari zaman ke zaman.

Keabadian agama besar itu terancam saat oknum-oknum mulai menggunakannya sebagai kedok. Sebut saja terorisme. Akibatnya, ada pihak yang melabeli Islam sebagai agama teroris. Labeling ini tentu sangat merugikan. Bahkan bagi pihak yang memberi label itu juga merugi, sebab ia terburu menolak nilai-nilai bermanfaat yang termuat dalam ajaran Islam.

itu pun juga memicu penolakan dari beberapa kalangan akibat perilaku oknum tersebut. Bahkan, tak hanya dimusuhi. Suatu nilai atau falsafah bisa musnah sebab perilaku buruk penganutnya. Kita bisa melihat fakta itu dalam literature sejarah, bagaimana gerakan sekuler di sejarah Eropa menggulingkan kekuasaan feodal.

Nilai-nilai feodal Eropa yang semula berpengaruh, dipuja dan suci pun musnah melalui revolusi Prancis yang mengajarkan demokrasi. Hal itu memberi inspirasi pergerakan bangsa Indonesia. Kita menolak feodalisme dan menganut demokrasi serta negara hukum. Banyak orang yang menolak feodalisme bukan semata sistemnya, melainkan kelaliman para raja yang tak mengindahkan moralnya sebagai kesatria. Sistem feodal tak menjadi soal jika raja yang memerintah adalah seorang yang bijaksana.

Sudah saatnya kita memandang teladan bukan lagi memakai pemahaman dangkal, hanya terbatas untuk menimbulkan kesan baik atau sejuk dipandang semata. Keteladanan harus dipandang dalam wujud efeknya terhadap citra falsafah bangsa, Pancasila, dan menentukan ketahanan internal negara Indonesia. Sejarah telah mencatat, timbul tenggelamnya sebuah peradaban bangsa bermula dari ketidakpuasan rakyat terhadap kelaliman. Skenario tersebut bukan tidak mungkin juga terjadi pada Pancasila dan Indonesia. Maka kita sepatutnya mempertegas kembali, bukankah kita harus waspada terhadap ancaman pemikiran luar?

Tiada yang paling bertanggungjawab menjadi teladan selain para pejabat, aparatur sipil negara, serta polisi dan angkatan bersenjata Republik Indonesia. Panjang pendeknya umur Pancasila bergantung pada teladan mereka. Mereka semua harus sadar, bahwa pudarnya daya tarik Pancasila adalah alarm bahaya akan berakhirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebab itu, adalah panggilan moral yang amat mendesak bagi para pejabat negara untuk mempertahankan Pancasila melalui keteladanan. Hal itu dimulai dari membaca buku, seperti yang dilakukan oleh Mohamad Hatta.

Referensi:

Sindonews.com. 19 September 2013. “10 Ribu Koleksi Buku Bung Hatta” (online), (https://daerah.sindonews.com/berita/784854/24/10-ribu-koleksi-buku-bung-hatta, diakses tanggal 29 Juli 2021),

Antaranews.com. 13 November 2018. “Bung Hatta Punya 800 Karya Tulis Selama Hidupnya” (online), (https://www.antaranews.com/berita/767872/bung-hatta-punya-800-karya-tulis-selama-hidupnya, diakses tanggal 29 Juli 2021),

BBC.com. 15 Februari 2010. “Kisah Cinta Bung Hatta dan Bukunya” (online), (https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2010/02/100215_hattabooks, diakses tanggal 29 Juli 2021),

Historia.id. 18 Mei 2020. “Repotnya Membawa Buku Bung Hatta” (online), (https://historia.id/histeria/articles/repotnya-membawa-buku-bung-hatta-v22z5, diakses tanggal 29 Juli 2021),

Tirto.id. 28 Juli 2020. “Maximilien Robespierre adalah Martir Sejati Revolusi Perancis” (online), (https://tirto.id/maximilien-robespierre-adalah-martir-sejati-revolusi-perancis-fSPg, diakses tanggal 29 Juli 2021),

Mohammad Hatta, 2015, Mohammad Hatta, Politik, Kebangsaan, Ekonomi, (1926-1977), Jakarta : PT Kompas Media Nusantara,

Robert Greene, 2007, 48 Hukum Kekuasaan, Jakarta : Karisma Publishing Group,

Niccolo Machiavelli, 2008, Il Princile (Sang Pangeran), Yogyakarta : Narasi.