Mari menepi sejenak dari pro-kontra program
Makan Bergizi Gratis (MBG) di media sosial. Bawa hati dan pikiran bertandang ke
rumah padat penduduk di sudut-sudut kota. Atau menyusuri pelosok desa dengan
pondok kayu beratap seng. Apa yang Anda dapati?
Seorang ibu mengandung, sekaligus mengasuh
anak balita. Jangankan bermain FB Pro atau berbalas komen di TikTok, mengurus
diri sendiri pun seringkali tak sempat. Rumah berantakan, piring kotor, beras
habis, dan si kakak yang harus diantar ke sekolah. Terkadang, harus membantu
suami mencari nafkah. Bahkan jadi tulang punggung bila menjanda.
Kurang-lebih seperti itulah potret
mayoritas ibu hamil Indonesia. Mereka berasal dari 60% penduduk Indonesia yang
tergolong miskin oleh Bank Dunia (2024). Namun, mereka pula penyumbang aktif
populasi bangsa Indonesia. Anak-anak mereka kelak tumbuh mendominasi
kepemimpinan Indonesia di usia ke-100. Sayangnya mereka hidup dalam
bayang-bayang stunting. Bonus demografi dapat berubah menjadi beban demografi,
bila stunting tidak lekas diatasi.
Stunting terjadi akibat dua faktor, yakni
(1) penyebab langsung seperti kekurangan gizi kronis di 1000 hari pertama
kelahiran (HPK) dan infeksi, (2) penyebab tak langsung seperti kemiskinan,
salah pola asuh, buruknya sanitasi, dan sulitnya akses air bersih dan pangan
bergizi. Faktor ke dua lebih sulit diatasi karena menjadi akar persoalan
stunting.
Strategi tepat untuk mengatasi stunting
tentu menyelesaikan dua faktor sekaligus, mengingat keduanya berkaitan erat.
Menurut saya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah strategi tepat.
Beberapa Alasan Mengapa MBG adalah Solusi Efektif
Mengapa MBG layak diperjuangkan? Sebab ia
adalah bentuk komitmen politik nyata pemerintah Indonesia terhadap peningkatan
gizi nasional. Komitmen politik adalah langkah penentu awal untuk mengurai
faktor tak langsung stunting. Sayangnya, kurang diperjuangkan.
Apakah pemerintah terdahulu kurang
berkomitmen pada gizi? Bisa jadi, mengingat prioritas, kemampuan fiscal, dan
problem nasional setiap periode kepemimpinan berbeda-beda. Pada awal
kemerdekaan, komitmen politik ditunjukkan dengan mendirikan Lembaga Makanan
Rakyat (LMR). Fokusnya adalah edukasi gizi dan pola konsumsi sehat. Salah satu
programnya dengan mendirikan Sekolah Juru Penerang Makanan (SJPM) pada 25
Januari 1951. Lalu pada Orde Baru, Pemerintah pernah memiliki Program Makan
Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) pada 1957 lalu terhenti karena ada Reformasi
setahun kemudian (1998).
Tahun-tahun berikutnya, program penanganan
stunting cenderung terpencar di berbagai sektor pemerintahan. Ada yang
melakukan intervensi gizi spesifik guna mengatasi penyebab langsung stunting.
Ada pula yang melakukan intervensi gizi sensitive guna mengatasi penyebab tak
langsung. Strategi ini kurang efektif, sebab penanganan stunting rentang tidak
terkoordinasi dengan baik.
Sebagai komitmen politik, MBG terbilang
lebih terkoordinir. Dampaknya lebih luas, sebab dapat melakukan intervensi gizi
spesifik dan sensitive sekaligus. Produk MBG jelas, makanan bergizi yang
diberikan setiap hari. Ibu hamil, balita, dan remaja putri jadi penerima
manfaatnya. Edukasi tak hanya menguap di ruang-ruang sosialisasi, melainkan mewujud
nyata dalam ompreng. Upaya intervensi gizi spesisifik selesai.
Bagaimana dengan intervensi gizi sensitif?
Dapur MBG tak hanya mengatasi kebutuhan
gizi, melainkan meningkatkan perekonomian tingkat lokal. Ia membuka lapangan
kerja dan menyerap produk petani dan pengusaha mikro di setiap daerah. Hal ini
strategis dan tepat sasaran, sebab 60% masyarakat rentan stunting berasal atau
berkaitan dengan sektor tersebut. Selain memperoleh penghasilan, beban belanja
pangan bergizi harian juga berkurang. Ibu hamil bisa menghemat waktu dan
finansial untuk beristirahat, fokus pada kehamilannya.
Contohnya di daerah saya, Salatiga.
Masyarakat biasa yang kesulitan mencari kerja karena batas umur dan pendidikan,
dapat memperoleh pekerjaan. Tak terkecuali penyandang difable. Pekerjaan
tersedia di desanya masing-masing, sehingga menekan angka urbanisasi. Menekan
emisi karbon, karena jarak rumah dan pekerjaan bisa ditempuh dengan langkah
kaki.
MBG juga efektif mencegah anemia remaja
putri. Terutama bila dibarengi dengan pemberian tablet penambah darah. Remaja
putri juga dapat terhindar dari potensi pernikahan dini, mencegah angka putus
sekolah, mengingat MBG terbukti efektif meningkatkan kehadiran murid di
sekolah. Tanpa MBG, pendidikan gratis tak berjalan efektif bila murid suka
bolos, putus sekolah, atau sulit berkonsentrasi saat menerima pelajaran.
Tentu cukup aneh bila ada saran untuk
mengganti MBG dengan bantuan tunai langsung (BLT). Program bantuan tunai sudah
banyak dikritik karena data tak akurat dan tidak digunakan sesuai peruntukan.
Misalnya, untuk bayar hutang, kredit motor, dipinjamkan ke saudara, bahkan
dipakai untuk judi online (Judol). Selain itu, BLT juga dianggap melanggengkan
kemiskinan karena membiasakan rakyat bermental konsumtif dan pasrah. Saran ini
berpotensi membegal masa depan cerah anak Indonesia.
MBG dapat mengatasi problem sanitasi layak
dan akses air bersih khususnya dalam makanan. Sebab, dapur MBG dibangun dan
beroperasi dengan standar teknis sanitasi layak. Seluruh peralatan masak
berstandar food grade. Dikelola oleh tenaga food handler terlatih
mengolah bahan pangan dengan baik dan aman. Sebab itu, keberadaan dapur MBG
bisa mengatasi persoalan sanitasi dan higienitas di rumah. Mencegah infeksi
atau dampak kimia membahayakan.
Bank Menu Gizi Nasional
Meski MBG terbilang program bagus, tak dipungkiri terdapat banyak
problem dalam pelaksanaan teknisnya. Badan Gizi Nasional (BGN) cukup responsif
dalam mengakomodir kritik public dengan mengambil tindakan tegas. Memberikan
sanksi bahkan menghentikan ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang
terbukti bermasalah. Mendorong keterlibatan public maupun membentuk badan
pengawas agar SPPG bisa “dihajar rame-rame” jika menyalahi prosedur.
Salah satu dari sekian banyak problem tersebut adalah variasi menu
MBG. Khususnya berkaitan dengan bahan lokal dan menu keringan.
Bahan pangan lokal kerap kurang diapresiasi masyarakat. Misalnya,
adanya menu ubi rebus di beberapa SPPG yang sempat viral diprotes warga.
Dinilai kampungan, tidak cocok untuk anak zaman sekarang. Padahal, ubi
adalah sumber karbohidrat yang lebih sehat daripada beras. Ketersediaannya di
pedesaan juga melimpah. Bahkan, banyak masyarakat kota yang sadar kesehatan mengganti
beras dengan ubi rebus. Terutama kalangan lansia.
Menurut saya, rendahnya citra pangan lokal karena minimnya sentuhan
kuliner. Sebagian besar minat dan inovasi kuliner banyak dicurahkan pada fine
dining dan ekosistem food and beverage (FnB). Hampir tidak ada
pengembangan seni kuliner khusus untuk anak. Sebab itu, BGN perlu menggandeng
professional chef untuk mengembangkan bahan pangan lokal jadi menu makanan
menarik untuk anak, balita, dan ibu hamil.
Tak hanya ubi, masih ada superfood lokal lain yang belum disentuh
seni kuliner. Seperti sukun, daun kelor, ikan gabus, hingga bekatul yang
biasanya hanya digunakan sebagai pakan ternak. Ada juga belalang dan ulat
sebagai sumber protein tinggi yang telah jadi kearifan lokal pangan di beberapa
daerah. Namun, mayoritas masyarakat kita justru menganggapnya jijik. Padahal, edible
insect digadang-gadang jadi sumber protein masa depan yang ramah
lingkungan. Beberapa negara, seperti Cina, sudah membudidayakannya untuk
mengantisipasi masa depan problem pangan.
Semua bahan pangan tersebut sangat melimpah dan murah. Dapat
menekan biaya bahan baku MBG sekaligus mendukung ekonomi desa dalam ekosistem
ketahanan pangan. Sayangnya, justru negara lain yang sangat berminat. Kita
tidak berminat, sebab pengembangan seni kulinernya belum terjadi.
Oleh sebab itu, BGN perlu mendorong keterlibatan chef professional
untuk mengembangkan bahan pangan lokal. Khususnya untuk menu anak, ibu hamil,
lansia dan balita. Amat disayangkan bila hasil riset kandungan gizi hanya
berakhir di kertas-kertas akademik hanya karena tidak ada yang memasaknya.
Selain untuk mempopulerkan sumber gizi lokal, upaya ini dapat
mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap bahan pangan impor, seperti
kedelai dan gandum. Indonesia bisa memperkuat Rupiahnya hanya dengan seni olah
pangan.
Peran serupa juga diperlukan dalam mengantisipasi minimnya variasi
menu makanan kering. Kita ketahui, menu keringan MBG Ramadhan banyak menuai
kritik. Baik dari segi variasi maupun kualitasnya yang dicurigai tak sesuai
anggaran. Ada juga yang mempersoalkan, SPPG hanya beroperasi sebagai tukang
packing alih-alih memasak.
Menurut saya, problem utamanya terletak pada budaya makanan
Indonesia yang mayoritas makanan basah. Berbeda dengan negara-negara Barat
maupun Timur Tengah. Mereka fokus mengembangkan budaya kuliner kering sebagai
makanan utamanya karena tahan lama, seperti biscotti, cookies, atau shortbread.
Ada pula biji-bijian kering hingga daging kering.
Di Indonesia, budaya makanan kering hanya menjadi camilan atau makanan pendamping. Bukan makanan utama. Akhirnya, menu kering MBG dinilai tak berkualitas dan terkesan hanya snack saja. Bukan makanan berat. Tantangan inilah yang harus dilempar BGN kepada professional chef di seluruh Indonesia. Terutama tantangan untuk mengolah bahan pangan pengganti gandum, agar mengurangi beban impor negara.
Hasil inovasi chef tersebut bisa didokumentasikan, disusun dalam bank data menu gizi nasional. Tak hanya SPPG, masyarakat umum bisa memanfaatkan resep olah pangan lokal tersebut di rumah mereka masing-masing. Tak hanya menuntaskan problem stunting, bank menu gizi nasional dapat menghemat keuangan negara, mengurangi ketergantungan impor, sekaligus mendorong perekonomian masyarakat lokal.